Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Jurisdiksi : Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Free Movement of Judgment di ASEAN

Cetakan revisi sekaligus cetakan kedua ini dilakukan
menyusul adanya perkembangan terbaru di bidang penegakan
hukum lintas jurisdiksi khususnya berkaitan dengan tindak
pidana pencucian uang. Hal itu menyusul dengan ditanda-
tanganinya perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura tahun
2023 dan sebelumnya pada tahun 2020 ada perkembangan
terbaru menyangkut kerjasama bantuan hukum timbal balik/
Mutual Legal Assistance di bidang pidana antara RI dan Swiss.
Kedua instrumen hukum ini menjadi referensi di bidang
penengakan hukum lintas jurisdiksi khususnya berkaitan
dengan tindak pidana pencucian uang asal tindak pidana
korupsi sebagaimana menjadi pokok bahasan dalam buku ini.
Melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2023 tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan
Singapura dan Undang-undang MLA Nomor 5 tahun 2020
tentang Pengesahan Perjanjian Mutual Legal Assistance antara
Pemerintah RI dan Swiss, maka pelaku kejahatan yang
bersembunyi di Singapura diharapkan dapat diekstradisi ke
Indonesia dan hasil tindak pidana yang sengaja disembunyikan
xvii
dan disamarkan di Swiss diharapkan dapat direpatriasi ke
Indonesia.
Cetakan kedua ini dibuat dengan design sampul yang
berbeda dengan edisi sebelumnya dengan sub-judul yang sedikit
berubah pula dengan penekanan pada aspek penerapapan
Mutual Legal Assistance dan perlunya integrasi hukum (legal
integration) di ASEAN melalui konsep “free movement of
judgment”. Konsep ini mengarah pada perlunya kerjasama antar
badan peradilan di ASEAN agar kelak putusan badan peradilan
di bidang pidana dapat diakui secara timbal balik (reciprocity) di
Kawasan Asia Tenggara.