DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh pejabat publik disebabkan oleh adanya perbedaan hukuman pada kasus yang sama beratnya yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Adanya ketimpangan yang tinggi dalam pemidanaan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat sebagai wujud ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif mengatur disparitas pemidanaan dalam putusan hakim serta bagaimana pemidanaan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun jurnal hukum. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan teori dan data sekunder berupa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang pemberatan pidana pejabat publik yang melakukan korupsi tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pengaturan disparitas dalam Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi dalam menekan angka disparitas. Dibutuhkan keselarasan tujuan pemidanaan dan kepastian aturan, guna memberikan pemidanaan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Sehingga disparitas dapat dipergunakan hanya untuk memberatkan pemidanaan pada kasus korupsi oleh pejabat publik.